Peraturan Pemerintah Ri No 2 Tahun 2018 Ihwal Standar Pelayanan Minimal

perlu memutuskan Peraturan Pemerintah perihal Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Untuk melakukan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah, perlu memutuskan Peraturan Pemerintah perihal Standar Pelayanan Minimal.Terbitnya PP No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan hukum terbaru pada Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM ialah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
a. bersifat mutlak; dan
b. gampang distandarkan,
yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Jenis SPM terdiri atas SPM:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

SPM pendidikan meliputi SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.
(2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
a. pendidikan menengah; dan
b. pendidikan khusus.
(3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
a. usia 16 (enam belas) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
b. usia 4 (empat) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
c. usia 5 (lima) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
d. usia 7 (tujuh) tahun hingga dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
e. usia 7 (tujuh) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Download PP No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal DISINI